Bupati Kudus Hartopo saat menghadiri Musrenbangwil Jekutibanglor di Pendapa Kabupaten Rembang (16/3/2023)
kanalsuararakyat.com, REMBANG-Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Pengembangan Jekutibanglor (Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora) diselenggarakan di Pendapa Kabupaten Rembang (16/3) secara daring maupun luring.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jateng, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Pangdam IV Diponegoro, perwakilan Kapolda Jateng, Sekda Prov. Jateng Beserta Asisten, para pimpinan daerah se-Eks Karesidenan Pati (Pj. Bupati Jepara, Pj. Bupati Pati, Wakil Bupati Blora, Bupati Rembang, juga Bupati Kudus HM. Hartopo), Ketua DPRD Kudus beserta perwakilan Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan dalam paparannya, Musrenbangwil adalah salah satu sarana untuk memfasilitasi usulan masyarakat kepada kepala daerahnya dalam mengawal pembangunan. Namun, karena usulan yang disampaikan masyarakat memiliki ragam jenis, maka melalui kepala daerah disampaikanlah usulan yang memiliki sifat skala prioritas, mengingat kapasitas realisasi anggaran yang dimiliki pemerintah terbatas.
“Terdapat lebih dari 14.717 usulan sampai kepada kami (LaporGub) per hari ini. Jika ditotal semua dapat menghabiskan anggaran mencapai 22.1 Triliun, tentu semua usulan tidak akan dapat terpenuhi karena keterbatasan kapasitas kami. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, kepala daerah bisa menyampaikan usulan masyarakat yang dianggap prioritas dan segera direalisasikan,” paparnya.
Namun demikian, Pemprov Jateng selalu berupaya menampung setiap usulan dari masyarakat Jawa Tengah serta berupaya menyelesaikan setiap aduan yang masuk dalam sistem LaporGub. Terbukti dengan banyaknya penyelesaian usulan atau aduan yang berhasil diselesaikan.
“Alhamdulillah aduan yang masuk ke kami (LaporGub) segera ditindaklanjuti agar dapat terselesaikan dengan baik sesuai kemampuan yang kami miliki,” jelasnya.
Dalam hal infrastruktur, para kepala daerah turut mengusulkan terkait permasalahan jalan. Selain itu, pembangunan RTLH, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain, juga menjadi topik pembahasan.
Diberi kesempatan untuk berdialog dengan gubernur, Bupati Kudus Hartopo tak menyiakan kesempatan itu. Dirinya secara langsung melaporkan upaya penanganan strategis kemiskinan ekstrem dan stunting, melaporkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2022, dan mengusulkan kegiatan prioritas Kabupaten Kudus tahun 2024.
“Dalam Musrenbangwil ini, kami telah sampaikan semuanya, mulai usulan-usulan yang masuk dalam skala prioritas hingga laporan pelaksanaan Bangub dan bantuan pusat juga telah kami sampaikan melalui dialog dengan Pak Gubernur,” ungkap Hartopo.
Hartopo berharap, dengan penyampaian usulan yang menjadi skala prioritas pemerintah daerah dalam forum Musrenbangwil, kegiatan pembangunan daerah akan segera ditindaklanjuti dan dapat terealisasi.
“Semoga usulan skala prioritas yang sudah saya sampaikan dapat segera ditindaklanjuti. Terutama perbaikan jalan yang menjadi ranah provinsi, juga kegiatan prioritas sektoral untuk penanganan banjir yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi,” harapnya.
Terdapat 15 usulan kegiatan prioritas Kabupaten Kudus tahun 2024 dan usulan sektoral untuk penanganan banjir tahun 2024 disampaikan Bupati Hartopo langsung di hadapan Gubernur Ganjar.
Diantaranya, Rekonstruksi Jalan Kencing-Tanjungkarang, Penggantian jembatan Jojo-Kesambi, Pengadaan dan pemasangan fasilitas dan perlengkapan keselamatan LLAJ dan LPJU Jl. R. Agil Kusumadya-Mijen, Sarpras penunjang daya tarik pariwisata Loket masuk Museum Patiayam, Pelebaran Jalan Kedungsari-Batas Jepara, Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Ploso, Pengadaan alat berat operasional TPA Tanjungrejo.
Ditambahkannya, Pengadaan dan pemasangan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan LLAJ Guardrail Jalan Rahtawu-Semliro, Penggantian jembatan Tergo-Glagah, Penggantian jembatan Cranggang Wetan-Tergo, Penggantian jembatan Ngelo-Dau, Sarpras penunjang daya tarik wisata zona perparkiran terminal wisata Colo, Rekonstruksi jalan R. Agil Kusumadya-Mijen, Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Sikebo Kecamatan Bae, dan Rekonstruksi jalan R. Agil Kusumadya juga disebutkan Bupati Hartopo.
“Selain kegiatan prioritas Kabupaten Kudus, usulan sektoral untuk penanganan banjir yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi juga kami usulkan,” jelasnya.
Terakhir, Hartopo meminta kepada Gubernur Ganjar terkait status pengelolaan terminal induk di Kecamatan Jati yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan agar dikembalikan kepada daerah, dengan harapan dapat dikelola dengan maksimal.
“Harapan kami, terminal induk dapat dikembalikan statusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah lagi agar dapat maksimal pengelolaannya. Saat ini justru menjadi lokasi yang kurang bagus akibat kurang terawat,” pintanya. (mas/F1)
